Home / HUKUM & KRIMINAL / ASHARI HERMANSYAH ; MTM SURVEI DAN MONITORING TAHAP KEDUA

ASHARI HERMANSYAH ; MTM SURVEI DAN MONITORING TAHAP KEDUA

(pelitaekspres.com)- BANDAR LAMPUNG : Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM), berlanjut melakukan survei dan monitoring pekerjaan Infrastruktur wilayah bandar lampung pada tahap kedua sekisaran bulan Agustus – September, sengaja kami publikasikan supaya masyarakat tahu pertanggung jawaban penggunaan anggaran APBD tahun 2019, “ungkap, ASHARI HERMANSYAH” Dewan Direktur MTM Lampung saat dikonfirmasi.

Pekerjaan infrastruktur tersebut sudah dipastikan dan harus selesai dipertengahan bulan desember 2019, selain itu mutu pekerjaan fisik tersebut harus benar-benar berkualitas dan hasilnya baik, dan apabila disaat disurvei terdapat kerugian keuangan Daerah maka kewajiban pelaksana dan Dinas terkait untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut, seperti adanya kelebihan Volume pekerjaan, pengurangan volume pekerjaan, tidak sesuai speksifikasi tehnik, cacat bangunan, denda keterlambatan pekerjaan atau tidak melaksanakan pekerjaan tersebut.

Menurut, Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM), “ASHARI HERMANSYAH”, kegiatan survei dan monitoring ini terdapat 44 Paket pekerjaan yang sudah dilakukan pemantauan dilapangan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) kota bandar pada APBD Kota bandar lampung 2019 diantaranya : a. Dinas Pekerjaan umum (PU) bandar lampung : 1. Pembangunan Stadion Mini, dengan nilai pekerjaan 4.950.252.600, 2. Pembangunan Gedung 4 lantai rumah sakit Dadi cokro dipo, dengan nilai pekerjaan 6.844.732.470, 3. Pembangunan kantor Puskesmas Way halim, dengan nilai 4.937.932.000, 4. Pembangunan Pasar SMEP, nilai pekerjaan 24.697.792.000, 5. Rehabilitasi kantor kecamatan tanjung karang pusat, nilai pekerjaan 2.870.051.000, 6. Rehabilitasi kantor kecamatan teluk betung utara, nilai pekerjaan 2.712.410.700, 7. Pembangunan Makopolda tahap kedua. Nilai pekerjaan 11.889.873.700, 8. Resto Dan renovasi gd.makorem 043, nilai pekerjaan 19.781.739.300, 9. Pembangunan fly over Jl.Abdul haq – komarudin, nilai pekerjaan 32.925.769.000, 10. Pembangunan fly over Jl.Untung suropati-RA.basyid, nilai pekerjaan 37.181.879.000, 11. Pembangunan gedung. Kuliah Fakultas Itera, nilai pekerjaan 29.676.743.000, 12. Pembangunan gedung pemda lanjutan, nilai pekerjaan, 4.973.809.000, 13. Pembangunan rumah sakit dan fakultas kedokteran unila, nilai pekerjaan 39.511.445.400, 14. Pembangunan gedung parkir kantor pemda, nilai pekerjaan 19.760.338.000, 15. Rehabilitasi kantor kelurahan way gubak, nilai pekerjaan 1.513.788.600, 16. Pembangunan kantor kelurahan kota karang, nilai pekerjaan 1.678.663.600, 17. Pembangunan kantor kelurahan kota karang teluk betung barat, nilai pekerjaan 1.678.663.600, 18. Pembanguanan kantor kelurahan kota karang, teluk betung Timur, nilai pekerjaan 1.028.384.100, 19. Pembangunan kantor kelurahan kaliawi persada, nilai pekerjaan 1.220.981.500, 20. Pembangunan kantor kelurahan SUKARAME BARU nilai 1.599.903.200, 21. Pembangunan kantor campang raya jaya, nilai pekerjaan 1.688.154.000, 22. Pembangunan kantor kelurahan kedamaian, nilai pekerjaan 1.509.975.900, 23. Pembangunan kantor kelurahan Rajabasa pemuka, nilai pekerjaan 1.370.423.000, 24. Pembangunan kantor kelurahan Surabaya, 25. Pembangunan kantor kelurahan Bilabong, nilai pekerjaan 1.712.692.300, 26. Pembangunan kantor kelurahan Sumber rejo sejahtera, nilai pekerjaan 1.495.297.300, 27. Pembangunan kantor kelurahan Beringin Raya, nilai pekerjaan 1.573.059.900, 28. Pembangunan kantor kelurahan ketapang, nilai pekerjaan 1.413.228.100, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bandar lampung, 1./ Pembangunan RKB SDN 2 way laga, nilai pekerjaan 8.305.467.900, 2./ Pembangunan RKB SDN sumur batu, nilai pekerjaan 9.073.763.800, 3./ Pembangunan RKB SDN 1,3,4 sukaraja, nilai pekerjaan 16.560.483.700, 4./ Pembangunan RKB smpn 5,/ nilai pekerjaan 2.574.053.000, 6./ Pembangunan RKB smpn 18, nilai pekerjaan 2.674.204.900, 7./ Pembangunan RKB smpn 26, nilai pekerjaan 2.673.413.200, 8./ Pembangunan RKB smpn 32 Lanjutan, nilai pekerjaan 3.168.112.700, 9./ Pembangunan RKB smpn 37 Lanjutan, nilai pekerjaan 2.669.784.600, 10./ Pembangunan RKB smpn 35 Lanjutan, nilai pekerjaan 3.168.871.600, 11./ Pembangunan RKB smpn 25 nilai pekerjaan 2.747.685.200, 12./ Pembangunan RKB smpn 13,/ nilai pekerjaan 2.673.494.000, 14./ Pembangunan RKB smpn 36 Lanjutan, nilai pekerjaan 2.671.928.700, 15./ Pembangunan RKB smpn 6, nilai pekerjaan 2.676.730.000, 16./ Pembangunan RKB smpn 20, nilai pekerjaan 2.673.026.000, 17./ Pembangunan RKB smpn 34 , nilai pekerjaan 2.661.521.100, C. Dinas perdagangan hanya satu proyek pekerjaan fisik, yaitu REHAB GEDUNG PASAR CIMENG, nilai 1,355.559.100
“lanjut, ASHARI HERMANSYAH, ada beberapa pekerjaan tersebut diduga telah menyalahi spesifikasi pekerjaan dan terindikasi terjadi penyimpangan , 1. pekerjaan Pemasangan Sloff beton pondasi dan pasangan beton cakar ayam yang seharusnya memakai Besi Ulir, indikasi temuan dilapangan memaki besi Polos yang tidak sesuai standar speksifikasi, 2. terjadi pengurangan volume susunan pasangan besi sloof beton pondasi, 3. tidak dilakukan pembongkaran gedung secara total, melainkan pemasangan Kolom tiang praktis pada sudut tumpuan bangunan dengan cara stek dan menyambung dengan pasangan besi kolom praktis lama. 4. Pada pekerjaan pasangan talud / Drainase menggunakan batu belah putih, dan seharusnya menggunakan standar spesifikasi menggunakan batu belah hitam.6. Pekerjaan pagar keliling dengan pasangan sloof beton memakai besi polos, dan seharusnya memakai besil ulir.
Untuk lebih lanjutnya, ASHARI HERMANSYAH”, mendesak kepada BPKP perwakilan lampung, komisi ombudsmenperwakilan lampung, Kejaksaan Negeri bandar lampung, DPRD kota bandar lampung, Inspektorat bandar lampung dan elemen masyarakat yang peduli terhadap pembangunan lebih concern terhadap dugaan dan indikasi penyimpangan tersebut, Karena ini adalah uang negara yang harus diselamatkan. “ashari hermansyah” mengungkapkan ada beberapa pengalihan Anggaran dari wilayah kota bandar lampung ke wilayah kabupaten lampung selatan, seperti pembangunan Makopolda tahun 2018 lokasi di jati agung dengan nilai Rp. 39.822.920.000 dan ditahun 2019 dilanjutkan pembangunan tersebut dengan nilai Rp. 11.889.873.700, serta pekerjaan pembangunan fakultas Itera dengan nilai pekerjaan Rp. 29.676.743.000, yang menjadi pertanyaan kami sesungguhnya adalah, Apa dasar hukum pengalihan anggaran tersebut ? dan apa kontribusi yang didapat masyarakat kota bandar lampung? Kami sebenarnya ingin tahu, Pajak-pajak yang selama ini dipungut oleh pemerintah bandar lampung lalu diberikan kepada diluar daerah, Ungkap “ ASHARI HERMANSYAH” .
Sebagai landasan dasar hukum monitoring kami adalah : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Peraturan pemerintah nomor : 45 tahun 2017, tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Peraturan presiden republik indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. ( 27 -09-2019)

DIBACA 4.338 kali

Check Also

Terduga Narkoba, Delapan orang Diamankan.

(pelitaekspress.com) – BANDARLAMPUNG- Ditresnarkoba Polda Lampung melalui Subdit I Ditresnarkoba berhasil mengamankan Delapan orang terduga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *